Tugas Kasus Akuntansi Sektor Publik

Kasus Pemerintahan Kabupaten Tanahmas Raya

Silahkahkan download di sini

Penerapan Akuntansi Pemerintah di Malaysia

Terdapat beberapa perbedanaan yang terlihat dalam Laporan keuangan Indonesia dengan Negara Malaysia yaitu

-          Di Indonesia untuk  pengeluaran untuk transfer ke daerah dibagi atas beberapa bagian yaitu pertama di bagi menjadi dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian, apabila di Malaysia dilihat pada tabel “keluaran dalam negeri kasar mengikuti jenis aktiviti ekonomi“ tidak dibagi menurut dana itu keluar tetapi telah ditotalkan.

-          Di Indonesia komponen seperti Migas, Perikanan, kehutanan, pertambangan umum termasuk kedalam komponen dana perimbangan yang merupakan dilihat dari sisi sumber daya alam, namun di lain pihak Malaysia seperti pertanian telah mempunyai komponen tersendiri  yang telah ditotalkan secara keseluruhan.

-          Dalam tabel Pendapatan Negara Kasar Mengikuti Agregat Perimintaan hampir mirip denag tabel yang ada di Indonesia yaitu Tabel Neraca Pembayaran dalam tabel tersenbut sama- sama terdiri atas penerimaan negar baik dari sektor swasta maupun dari sektor pemerintah. Namun di tabel dari pemerintah Malaysia telah menunjukkan pemisahan yang cukup jelas antara swasta dan pemerintah, sedangkan di Indonesia tidak dipisah namun telah msuk ke dalam komponen transaksi berjalan.

Kabupaten Kota di Indonesia

Indonesia memiliki Kabupaten dan Kota dengan total 530 yang terdiri atas 399 Kabupaten dan 98 Kota. Ditambah 1 Kabupaten dan 5 Kota di Provinsi DKI Jakarta adalah daerah administratif dan bukan daerah otonom. Dengan banyaknya kabupaten dan Kota di Indonesia yang perlu diperhatikan untuk laporan keuangan untuk seluruh kabupaten dan kota tersebut apakah telah sama sistem pelaporannya.

Kemungkinan tersulit adalah penyamaan sistem pelaporan penggunaan APBD di setiap daerah, karena hampir sebagian besar kabupaten kota memiliki sistem akuntansi yang berbeda satu sama lain. dengan nama akun dan metode yang berbeda satu sama lain, akan semakin menyulitkan dalam penyatuan Laporan keuangan konsolidasi seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Maka dari itu sampai saat ini kita (Indonesia) belum mempunyai laporan konsolidasi dari seluruh kabupaten kota Indonesia.

Daftar Kabupaten dan kota selengkapnya dapat dilihat disini